Home » Sekarang Ada Aturan Tilang Sepeda Loh, Seperti Apa?
Berita Otomotif

Sekarang Ada Aturan Tilang Sepeda Loh, Seperti Apa?

Sepeda jenis road bike untuk sementara ini diperbolehkan untuk melintas di Jalan Sudirman-Thamrin pada jam tertentu di hari kerja Senin-Jumat. Tentunya, butuh kewaspadaan yang tinggi dari semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan.

Sony Susmana, Director Training Safety Defensive Consultant (SDCI), mengatakan, pasti risiko kecelakaan akan tinggi dan konflik akan banyak.

Apalagi, mengingat itu jamnya pengemudi banyak yang agresif karena dikejar waktu masuk kantor. “Buat pengendara bermotor, selalu kasih ruang buat pesepeda apabila yang bersangkutan keluar jalur,” ujar Sony.

Sony menambahkan, jaga jarak untuk menghindari tabrakan, karena sepeda mudah oleng dan jatuh. Disarankan juga untuk selalu aktifkan lampu atau klakson untuk berkomunikasi dengan pesepeda.

Head of Safety Riding Promotion Wahana Agus Sani, mengatakan, pada dasarnya dalam berkendara memang ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Salah satunya adalah faktor lingkungan, yaitu pengguna jalan lainnya

Aturan Baru Buat Para Pesepeda

Aturan Baru Buat Para Pesepeda

“Artinya, sebagai pengendara baik motor maupun mobil kita harus siap dengan faktor lingkungan tersebut. Misalnya, di jalan raya tersebut banyak pengendara sepeda maupun pejalan kaki, maka kita sebagai pengendara yang harus menyesuaikan kondisi lingkungan berkendara kita,” kata Agus.

Agus mengatakan, tentunya sebagai pengendara juga harus mempunyai etika berkendara yang baik dalam berkendara agar tidak terjadi gesekan-gesekan di jalan.

“Harus sama-sama menjaga keselamatan, jangan merasa menjadi yang paling benar di jalan raya, karena memang pada dasarnya jalan raya adalah milik bersama. Jika seluruh pengendara memahami hal tersebut, tentu semuanya aman-aman saja mas,” ujar Agus.

Menurutnya, yang terpenting saat berkendara adalah kita yang harus berhati-hati untuk diri sendiri dan orang lain. Sebab, walaupun jalannya sepi, tidak ada sepeda, kalau tidak berhati-hati maka potensi kecelakaan bisa saja terjadi.

Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya saat ini sedang mengkaji pemberian hukuman tilang kepada para pengendara sepeda balap atau road bike di wilayah DKI Jakarta yang keluar dari jalur khusus.

Karena, perilaku melangga aturan jalan ini berpotensi memberikan kemacetan lalu lintas bahkan sampai kecelakaan.

Karena itulah, sangat penting untuk memberikan ketegasan kepada para pengguna. Namun, pihak kepolisian saat ini masih melakukan koordinasi mendalam kepada beberapa pihak agar aturan yang berlaku bisa tepat sasaran dan efektif.

Minggu depan, pembahasan juga akan dilakukan bersama dengan Criminal Justice System (CJS). Menurut kajian ini, diharapkan bisa tercipta keadilan hukum serta kepastian hukum kepada pengendara road bike maupun pengguna jalan secara umum.

“Kajiannya itu termasuk barang bukti apa yang akan disita, apakah sepedanya atau cukup KTP pengemudinya saja,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Kamis 3 Juni 2021.

“Tetapi yang harus dipahami, penindakan hukum itu merupakan last option. Bila edukasi dan upaya preventif serta patroli yang dilakukan belum bisa merubah keadaan, kita gunakan opsi itu,” lanjut dia.

Maka, polisi akan tetap mengedepankan upaya preventif serta preemtif dalam penindakan terhadap pesepeda.

Tindakan hukum dengan sanksi tilang ini dijadikan sebagai alternative terakhir. Dalam kesempatan yang sama, Sambodo juga menyebut pemberian sanksi tilang kepada pesepeda adalah hal yang baru di Indonesia.

Sejauh ini, tilang hanya diberikan kepada kendaraan bermotor. Selain itu, sepeda juga tak dilengkapi dengan STNK atau SIM seperti kendaraan bermotor.

“Artinya masyarakat itu bertanya-tanya kalau memang ditindak apanya yang dijadikan barang bukti? Bagaimana proses hukumnya? Tentu ini harus kita bicarakan juga dengan CJS,” ujar Sambodo.

“Kita bicara juga nanti dengan pengadilan, kita bicara dengan kejaksaan kita akan ngundang ahli hukum pidana. Tentu harus koordinasi dengan bidang hukum Korlantas,” tambahnya.

Lalu, untuk melakukan penegakan hukum kepada para pengguna sepeda ini, dasarnya adalah pasal 229 UU LLAJ. Dimana disebutkan bahwa untuk kendaraan tidak bermotor wajib menggunakan jalur yang sudah digunakan dan diatur di peraturan terkait.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengizinkan untuk pesepeda jenis road bike keluar dari jalur khusus sepeda.

Namun, kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif. Izin melintas di luar jalur sepeda pada Jalan Sudirman-Thamrin pada hari Senin-Jumat akan dibatasi dari pukul 05.00-06.30 WIB.

Setelah jam yang ditentukan, sepeda road bike harus masuk ke dalam jalur sepeda yang sudah disediakan. Kebijakan tersebut tentunya menuai pro dan kontra, baik dari pakar safety driving dan safety riding, serta pemerhati masalah transportasi.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, mengatakan, permasalahan lalu lintas di Jakarta yang sangat urgent adalah masalah kemacetan. Kemacetan di Jakarta sulit diatasi karena kapasitas jalan yang sudah tidak seimbang lagi.

Kapasitas jalan yang terbatas, ditambah lagi dengan adanya jalur khusus sepeda, tentunya akan mereduksi kapasitas jalan untuk kendaraan bermotor dan akan menambah tingkat kemacetan.

“Ironisnya lagi bahwa jalur khusus sepeda yang sudah tersedia tidak berfungsi secara maksimal. Dalam arti, masih banyak sepeda yang keluar dari jalur tersebut menggunakan lajur yang digunakan untuk kendaraan bermotor,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com, belum lama ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 122 huruf C, dengan jelas telah mengatur bahwa kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika sudah disediakan jalur khusus tidak bermotor.

Budiyanto mengatakan, adanya kebijakan baru memperbolehkan pesepeda road bike keluar dari jalur sepeda menunjukkan ketidakkonsistenan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peraturan.

“Sudah barang tentu kebijakan ini akan dapat menimbulkan dampak kemacetan dan cukup membahayakan dari aspek keamanan dan keselamatan, baik untuk pesepeda itu sendiri maupun pengguna jalan yang lain,” kata Budiyanto.